Makassar, detikinews.id – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar kembali menjadi perhatian publik setelah dianggap kurang transparan terkait penggunaan anggaran drainase dan operasional satgas drainase. Dengan anggaran fantastis mencapai miliaran rupiah dari APBD Kota Makassar tahun 2024, penggunaan dana tersebut seharusnya difokuskan untuk mengatasi permasalahan banjir. Namun, pengelolaannya justru menimbulkan tanda tanya.
Menurut laporan gemanews.id pada Jumat (20/12/2024), pihak Dinas PU Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo terkesan enggan memberikan keterangan kepada awak media ketika dikonfirmasi terkait alokasi anggaran drainase dan satgas drainase.
Ketua LSM Lemkira, Rizal N, menyebut sikap tertutup tersebut mengundang kecurigaan. Berdasarkan data yang dihimpun, satgas drainase Dinas PU Kota Makassar berjumlah 465 orang yang dibagi menjadi 42 kelompok. Satgas ini diketahui telah mulai aktif bekerja sejak Senin (9/5/2022).
"Hal ini patut dicurigai. Ada apa dengan Dinas PU Kota Makassar yang enggan memberikan keterangan? Ini harus ditindaklanjuti," ujar Rizal.
Rizal juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan korupsi terkait anggaran APBD Kota Makassar dari tahun 2022 hingga 2024. Menurutnya, jika dana tersebut digunakan sesuai peruntukan, banjir yang melanda Kota Makassar baru-baru ini seharusnya dapat diminimalkan.
"Kalau memang anggaran drainase dan satgas drainase digunakan sesuai fungsinya, kenapa banjir justru semakin parah? Apa sebenarnya fungsi satgas drainase ini? Ini harus diaudit secara transparan," tegas Rizal.
Rizal menambahkan, Dinas PU Kota Makassar harus bersikap terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD. Ketertutupan hanya akan menimbulkan kecurigaan publik dan mengurangi kepercayaan terhadap instansi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PU Kota Makassar belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
(*)