Makassar detikinews.id Sebaiknya KPK harus serius menyelidiki laporan media online dan informasi awal yang telah dikumpulkan.
Memanggil Muhammad Jabir (Kepala Cabang PT PELNI) untuk klarifikasi dan meminta keterangan mengenai proses pengadaan BBM.
Memeriksa dan menggali keterangan dari PT WISAN PETRO ENERGY, termasuk latar belakang perusahaan, kepemilikan, dan alur pengadaan BBM dari mereka.
Meminta dan meneliti dokumen-dokumen terkait dengan transaksi pengadaan BBM selama 3,5 tahun terakhir, termasuk kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen tender jika ada.
Membentuk sebuah tim investigasi khusus yang terdiri dari penyidik berpengalaman dan ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa dan juga pakar di bidang hukum maritim.
Bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Kejaksaan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan.
Fokus pada pencarian bukti kuat yang menunjukkan adanya dugaan korupsi, seperti rekaman pembicaraan, dokumen transfer uang, dan keterangan saksi.
Menguak jika ada jaringan mafia BBM yang terlibat dalam kasus ini dan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Memeriksa aset PT WISAN PETRO ENERGY dan pihak terkait untuk melihat kemungkinan pencucian uang atau kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan sumber pendapatan.
Seluruh proses investigasi harus sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
KPK harus secara transparan memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan kasus dan langkah-langkah yang diambil, tanpa mengabaikan hak asasi para pihak yang terlibat.
KPK bertanggung jawab penuh atas proses investigasi dan akan memberikan pertanggung jawaban jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam kasus ini.
KPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sektor pelat merah. Langkah-langkah investigasi yang komprehensif dan tegas dibutuhkan untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat dugaan kongkalikong ini.(**)